Heboh Isu Ijazah dan Skripsi Jokowi Palsu, UGM Buka Kebenaran Sesungguhnya

KMI NEWS - Masalah tentang kelulusan asli atau autentikasi Ijazah Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo, muncul lagi mendekati masa pilpres. Diskusi ini menjadi sorotan besar di berbagai jejaring sosial, terutama pada platform X (dulu disebut Twitter), sesudah beberapa pengguna internet menantang legalitas ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Apakah benar ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu? Inilah beberapa fakta yang sudah diverifikasi oleh sejumlah pihak terkait.

Awal Mula Tuduhan

Debattu ini dimulai dari sebuah postingan oleh akun X bernama @tija** yang menyinggung pendapat ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar. Menurut rismon dalam kicauannya itu, ia menyebutkan bahwa ijazah Jokowi dipertanyakan keasliannya karena jenis huruf Times New Roman digunakan dan diklaim belum ada pada tahun penerbitan ijazah yaitu 1985.

"Ijazah Sarjana Hutan dari President Joko Widodo (Jokowi), yang dikeluarkan oleh UGM tahun 1985, merupakan palsu," kata Rismon.

Pendukung dari pernyataan ini di kalangan pengguna media sosial menegaskan bahwa Times New Roman hanya mulai populer setelah dikembangkan lebih lanjut dan dirilis lewat sistem operasi Windows 3.1 pada tahun 1992. Karena alasan itu, mereka meragukan kemungkinan font tersebut telah dipakai dalam dokumen resmi sejak tahun 1985.

Meskipun demikian, menurut catatan historis, Times New Roman pertama kali diperkenalkan oleh koran Inggris, The Times, sebelum akhirnya dirangkul oleh Microsoft untuk perangkat lunak Windows pada tahun 1992. Ini mengindikasikan bahwa font tersebut telah tersedia jauh sebelum periode itu, walaupun belum banyak diketahui secara luas dalam ranah digital.

Penjelasan UGM

Mengenai masalah yang sedang berkembang, UGM melalui Delegasi Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, mengklarifikasi bahwa pernyataan dari Rismon bersifat membingungkan. Dia merasa kecewa karena ada pihak akademik yang melakukan tudingan tanpa adanya bukti riset yang cukup.

"Kami amat menyayangkan adanya berita palsu yang disebar oleh salah satu dosen yang semestinya dapat membimbing dan mengedukasi publik melalui pengetahuan yangbermanfaat," kata Sigit saat berada di kawasan Universitas Gadjah Mada, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

Sigit menyatakan bahwa perbedaan jenis huruf yang dipakai dalam ijazah harus dibandingkan dengan dokumen-dokumen mahasiswa lainnya yang telah wisuda pada periode waktu yang sama. Dia pun melanjutkan bahwa ragam huruf tersebut umumnya diterapkan oleh banyak percetakan di dekat kampus UGM ketika itu.

"Sekitar area kampus UGM pada masa tersebut telah terdapat beberapa percetakan seperti Prima dan Sanur yang menawarkan layanan pembuatan sampul skripsi," jelasnya.

Selanjutnya, dia menegaskan bahwa dokumen persetujuan skripsi Jokowi benar-benar diprint di percetakan, namun isi skripsinya yang mencakup 91 halaman masih menggunkan typewriter.

"Beberapa karya akhir siswa menggunakan cover serta halaman persetujuan dari printer," jelasnya.

Nomor Seri Ijazah Jokowi Pun Dicurigai

Di samping masalah jenis huruf, para pengguna media sosial juga mengkritisi nomor serinya ijazah Jokowi yang dinilai tak sejalan dengan standarnya UGM. Merespon hal tersebut, Sigit menyatakan bahwa saat itu, Fakultas Kehutanan menggunakan metode penomeran khususnya sendiri.

"Angka tersebut mengikuti urutan nomor induk mahasiswa yang diterima lalu diakhiri dengan FKT, yaitu singkatan dari nama fakultas," terangnya.

Dia menggarisbawahi bahwa kritik yang disampaikan oleh Rismon tak memiliki dasar dan bisa membawa kerugian kepada sejumlah kelompok, terlebih lagi lembaga pendidikan.

"Harap dicatat bahwa ijazah dan skripsi milik Joko Widodo merupakan yang resmi. Dia memang telah menjalani pendidikan di institusi ini, teman sebatchelornya sangat mengenali dirinya dengan baik. Beliau juga berpartisipasi dalam aktivitas kemahasiswaan seperti Silvagama, serta mencatatkan diri untuk mengambil beberapa mata pelajaran dan menyelesaikan skripsinya; karenanya, ijazahnya diberikan kepada dia oleh UGM secara legal," jelasnya.

Tuduhan Pemalsuan Tidak Berdasar

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Marcus Priyo Gunarto, juga memberikan komentarnya tentang tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa di bawah undang-undang pidana, terdapat dua jenis utama penipuan dokumen: menciptakan dokumen yang palsu dan merubah dokumen asli menjadi palsu. Dalam hal ini, tak ada bukti menunjukkan bahwa ijazah atau skripsi Joko Widodo merupakan produk pemalsuan.

"Bila terdapat dugaan yang menyatakan Joko Widodo telah merusak dokumen ijazahnya, maka seharusnya disertai dengan bukti solid bahwa dia benar-benar tak pernah berkuliah di UGM, belum pernah mengumpulkan tugas akhirnya, atau bahkan tidak menerima diploma resmi," ungkapnya seperti dilansir Tribun Kaltim.

Marcus mengatakan bahwa dengan tidak memiliki bukti saat menuding seseorang dapat berakhir dalam konsekuensi hukum terhadap orang yang membagikan informasi bohong tersebut.

"Bila tudingan tersebut tak bisa dibuktikan, maka orang yang menyebarkan berita bohong itu mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik," tandasnya.

UGM dengan tegas mengungkapkan penyesalan atas peredaran tuduran tanpa dasar bukti yang sahih. Mereka memperkuat posisi bahwa seluruh catatan ilmiah Jokowi disimpan dengan hati-hati dan bisa diperiksa kebenarannya.

"Tudingan bahawa UGM memberikan perlindungan atau bertindak seperti halnya demi keuntungan semata kepada Joko Widodo adalah benar-benar keliru serta terlalu cepat," tegas Marcus Priyo Gunarto.

UGM juga menggarisbawahi bahwa menyatakan dakwaan berdasarkan analisis tipografi saja tanpa dibandingkan dengan dokumen lain merupakan simpulan yang tak beralasan dan bisa mengecoh.

Berdasarkan beberapa keterangan dari pihak UGM, tudingan tentang ijazah Jokowi yang palsu ternyata tak beralasan. Masalah ini sebenarnya timbul lantaran kurangnya pemahaman terhadap sistem pendidikan di waktu tersebut dan juga disebabkan oleh penyebaran data tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat akan lebih waspada saat menyebarluaskan kabar yang belum diketahui keakuratannya, terlebih jika hal tersebut melibatkan dokumen resmi atau mencemarkan nama baik individu. Kontroversi ini sekali lagi membuktikan betapa vitalnya pengetahuan tentang teknologi digital untuk mencegah diri dari provokasi akibat rumor-rumor tanpa dasar fakta.

(*)

Anda telah membaca artikel dengan judul Heboh Isu Ijazah dan Skripsi Jokowi Palsu, UGM Buka Kebenaran Sesungguhnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.